Swasembada Pangan

Pengertian Swasembada Pangan

Swasembada pangan yang berarti kita mampu untuk mengadakan sendiri kebutuhan pangan masyarakat dengan melakukan realisasi & konsistensi kebijakan tersebut, antara lain dengan melakukan:

1. Pembuatan UU & PP yg berpihak pada petani & lahan pertanian.

2. Pengadaan infra struktur tanaman pangan seperti : pengadaan daerah irigasi & jaringan irigasi, pencetakan lahan tanaman pangan khususnya padi, jagung, gandum, kedelai dll serta akses jalan ekonomi menuju lahan tersebut.

3. Penyuluhan & pengembangan terus menerus utk meningkatkan produksi, baik pengembangan bibit, obat2an, teknologi maupun sdm petani.

4. Melakukan Diversifikasi pangan, agar masyarakat tidak dipaksakan untuk bertumpu pada satu makanan pokok saja (dalam hal ini padi/nasi), pilihan diversifikasi di Indonesia yang paling mungkin adalah sagu, gandum dan jagung (khususnya Indonesia timur).

Jadi diversifikasi adalah bagian dari program swasembada pangan yang memiliki arti pengembangan pilihan/ alternatif lain makanan pokok selain padi /nasi (sebab di Indonesia makanan pokok adalah padi/nasi). Salah satu caranya adalah dengan sosialisasi ragam menu non pad/nasi.

Swasembada di Indonesia

Swasembada Pangan di 2014 Diprediksi Gagal

JAKARTA– Pemerintah harus mempertanggungjawabkan program swasembada lima komoditas pangan di tahun 2014 yang diprediksi gagal. Kegagalan tersebut disebabkan pemerintah dianggap tidak berpihak kepada petani.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon mengatakan, ketidak berpihakan pemerintah menyebabkan sektor pangan Indonesia mengalami kemunduran. “Pemerintah harus segera menentukan posisi dan sikap untuk mengerem kemunduran sektor pangan,” ujar dia di selasela diskusi pangan di Jakarta kemarin.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan program swasembada lima komoditas yakni beras, jagung, kedelai, daging dan gula pada 2014. Namun, kelima sektor tersebut diyakini tidak berkembang dan sebaliknya justru malah karena impor semakin terbuka. “Jangankan swasembada, yang ada impor malah makin banyak. Ini sebetulnya program, janji, atau kampanye? Pemerintah harus mempertanggungjawabkan kepada rakyat,” tandasnya.

Tidak adanya kebijakan ketahanan pangan nasional yang terintegrasi dan kacaunya koordinasi antarkementerian/lembaga terkait menyebabkan pangan nasional karut marut. Di sisi lain, data produksi pangan yang simpang siur bisa menyebabkan kesalahan dalam perhitungan antara produksi dan kebutuhan pangan.

Padahal, selama ini keputusan impor pangan juga didasarkan selisih antara ketersediaan dan kebutuhan di dalam negeri. “Artinya, bilamana kurang ya tinggal impor. Kebijakan yang terlalu menyederhanakan persoalan ini tidak akan membangun ketahanan dan kemandirian pangan,” tegasnya.

Anggota Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi menilai, program swasembada pangan hanya target politik semata. Dia juga pesimistia swasembada pangan 2014 bisa terwujud. Salah satu penyebabnya adalah politik anggaran pemerintah yang tidak memihak sektor pertanian. Hal ini tercermin dari minimnya alokasi anggaran Kementerian Pertanian (Kementan).

Menurutnya, Kementan tidak masuk dalam 10 prioritas yang mendapat anggaran besar. Tahun 2014 anggaran Kementan bahkan dipangkas menjadi Rp15,5 triliun dari sebelumnya Rp16,5 triliun atau berkurang hampir Rp1 triliun. “Anggaran Kementan hanya 1,5% dari dana APBN,” sebutnya. inda susanti

2014 : Swasembada Pangan Terancam Gagal

12. February, 2014 by Admin POULTRY

Tahun 2014 merupakan tahun terakhir pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden SBY. Sasaran swasembada beberapa komoditas pangan seperti beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi, yang telah direncanakan lima tahun lalu ditargetkan tercapai pada tahun ini.

Swasembada pangan diartikan sebagai kondisi di mana produksi pangan dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan sampai minimal 90% ditambah pangan impor sebagai penunjang maksimal 10%. Atas dasar pengertian tersebut, banyak pihak pesimistis pemerintah akan mampu mencapai swasembada pangan tahun 2014, mengingat saat ini ketergantungan Indonesia pada pangan impor masih jauh di atas 10%, seperti gandum 100%, kedelai 78%, susu 72%, gula 54%, dan daging sapi 18% (Khudori, 2013). Jika pemerintah gagal mencapai swasembada pangan tahun 2014, maka ini merupakan pengulangan kegagalan program swasembada pangan selama era reformasi, seperti Gema Palagung (Gerakan Mandiri Padi, Kedelai, dan Jagung) 2001, dan Swasembada Daging Sapi 2005, 2010, dan 2014.

Ada beberapa alasan mengapa target swasembada pangan 2014 diyakini terancam gagal lagi. Pertama, daya dukung lahan pertanian semakin menyempit. Pada periode 1992-2002 laju tahunan koversi lahan baru 110.000 ha, melonjak menjadi 145.000 ha per tahun pada periode 2002-2006 (Kompas, 24/5/2011). Dengan demikian, selama 15 tahun laju penyusutan lahan pertanian mencapai 1,935 juta ha atau 120.000 ha per tahun. Konversi lahan pertanian tersebut dua kali lebih luas daripada target pencetakan sawah baru sekitar 60.000 ha per tahun. Sementara di Jawa, laju konversi lahan bahkan mencapai 200.000 ha per tahun pada periode 2007-2010. Padahal, meskipun luasnya hanya 6% dari luas Indonesia, Jawa menyumbang antara 50-70% produksi berbagai komoditas pangan nasional. Dengan rata-rata konversi lahan sebesar 120.000 ha per tahun, maka lahan pertanian Indonesia seluas 7,75 juta ha akan habis dalam 65 tahun mendatang.

Kedua, anggaran pembangunan pertanian semakin sedikit. Dalam RAPBN 2014 alokasi anggaran untuk Kementerian Pertanian hanya 2,5%. Dari total pagu anggaran Kementan 2014 sebesar Rp 15,47 triliun, sekitar Rp 8,238 triliun akan dimanfaatkan untuk mencapai swasembada pangan. Kementan akan mengalokasikan Rp 4,54 triliun untuk mendukung pencapaian surplus 10 juta ton beras, kemudian Rp 398,2 miliar untuk swasembada berkelanjutan jagung, Rp 874,6 miliar swasembada kedelai, Rp 980,6 miliar swasembada gula, dan Rp 1,49 triliun untuk swasembada daging (Jawa Pos, 16/12/2013). Anggaran tersebut jauh lebih rendah dibandingkan anggaran pembangunan pertanian pada era Orde Baru. Keberhasilan Orde Baru mencapai swasembada pangan pada 1989 adalah berkat keseriusan menggarap sektor pertanian dengan anggaran hingga 17% dari APBN. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, swasembada pangan hanya akan menjadi slogan dan cita-cita belaka. Dr. Ir. Sutawi, M.P.

Kesimpulan

Keberhasilan swasembada dapat tercapai jika daya dukung lahan pertanian luas dan anggaran dan pembangunan pertanian semakin besar. Selain itu tingkat produksi yang tinggi juga menjadi salah satu keberhasilan dari swasembada. Pengamanan produksi, dan pemberdayaan kelembagaan pertanian serta dukungan pembiayaan usaha tani juga dapat membuat swasembada pangan dapat berhasil.

Sumber :

http://anisa26.wordpress.com/2011/04/19/swasembada-pangan/

http://www.koran-sindo.com/node/338905

http://www.poultryindonesia.com/news/opini/2014-swasembada-pangan-terancam-gagal/