Perekonomian Indonesia
·
Pelaku
- pelaku ekonomi secara makro terdiri dari :
1. Rumah Tangga Keluarga
(RTK)
2. Perusahaan
3. Pemerintah
4. Luar Negeri
1.
Rumah Tangga Keluarga
(RTK)
Merupakan pelaku
ekonomi yang terdiri atas ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya. Rumah
tangga keluarga termasuk kelompok pelaku ekonomi yang cakupan wilayahnya paling
kecil. Rumah tangga keluarga adalah pemilik berbagai faktor produksi.
Faktor-faktor produksi yang terdapat pada rumah tangga keluarga antara lain
tenaga kerja, tenaga usahawan, barang-barang modal, kekayaan alam, dan harta
tetap (seperti tanah dan bangunan).
2.
Perusahaan
Perusahaan adalah
organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan
untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.
Kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga perusahaan meliputi kegiatan
konsumsi, produksi, dan distribusi.
3.
Pemerintah
Pemerintah adalah
badan-badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Seperti
halnya rumah tangga keluarga dan perusahaan, pemerintah juga sebagai pelaku
ekonomi yang melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi.
4.
Luar Negeri
Masyarakat luar negeri
juga termasuk pelaku ekonomi yang penting bagi perekonomian, karena berhubungan
dengan transaksi luar negeri. Transaksi luar negeri tidak hanya berupa transaksi
perdagangan, namun juga berhubungan dengan penanaman modal asing, tukar menukar
tenaga kerja, serta pemberian pinjaman.
Sistem Perekonomian
Sistem Perekonomian
Sistem perekonomian adalah
sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya
baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar
antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana
cara sistem itu mengatur faktor produksinya.
Macam-macam sistem perekonomian, meliputi :
·
Sistem perekonomian
terencana
Ada dua bentuk utama
perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme. Sebagai wujud pemikiran Karl
Marx, komunisme adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan
menggunakan seluruh faktor produksi. Namun, lanjutnya, kepemilikan pemerintah
atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara; Ketika perekonomian
masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas
faktor-faktor produksi itu kepada para buruh.
·
Sistem perekonomian
tradisional
Pada kehidupan
masyarakat tradisional berkembang suatu sistem ekonomi tradisional. Dengan
tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan bergantung pada sumber daya
alam. masyarakat juga memproduksi barang pemenuh kebutuhan yang di produksi
hanya untuk kebutuhan tiap-tiap rumah tangga. dengan demikian rumah tangga
dapat bertindak sebagai konsumen, produsen, dan keduannya.
·
Sistem perekonomian
pasar
Perekonomian pasar
bergantung pada kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah lingkungan
di mana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka
inginkan (dalam batas-batas tertentu). Sebagai akibatnya, barang yang
diproduksi dan harga yang berlaku ditentukan oleh mekanisme
penawaran-permintaan.
·
Sistem perekonomian
pasar campuran
Perekonomian pasar
campuran atau mixed market economies adalah gabungan antara sistem perekonomian
pasar dan terencana. Menurut Griffin, tidak ada satu negara pun di dunia ini
yang benar-benar melaksanakan perekonomian pasar atau pun terencana, bahkan
negara seperti Amerika Serikat. Meskipun dikenal sangat bebas, pemerintah
Amerika Serikat tetap mengeluarkan beberapa peraturan yang membatasi kegiatan
ekonomi.
Sistem
Perekonomian Indonesia
Adapun sistem perekonomian Indonesia sebagai
berikut :
·
Sistem Ekonomi
Demokrasi
Sistem ekonomi
demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang
merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan
kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah
pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah
dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam
usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam
merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan
demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan
masyarakat.
·
Sistem Ekonomi
Kerakyatan
Pemerintah bertekad
melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang
Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian
Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini berlaku sejak
tahun 1998. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakatlah yang memegang aktif
dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah yang menciptakan iklim yang bagus
bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.
Sumber :
Langganan:
Postingan (Atom)
