Swasembada Pangan
·
Pengertian Swasembada Pangan
Swasembada
pangan yang berarti kita mampu untuk mengadakan sendiri kebutuhan pangan
masyarakat dengan melakukan realisasi & konsistensi kebijakan tersebut,
antara lain dengan melakukan:
1.
Pembuatan UU & PP yg berpihak pada petani & lahan pertanian.
2.
Pengadaan infra struktur tanaman pangan seperti : pengadaan daerah irigasi
& jaringan irigasi, pencetakan lahan tanaman pangan khususnya padi, jagung,
gandum, kedelai dll serta akses jalan ekonomi menuju lahan tersebut.
3.
Penyuluhan & pengembangan terus menerus utk meningkatkan produksi, baik
pengembangan bibit, obat2an, teknologi maupun sdm petani.
4.
Melakukan Diversifikasi pangan, agar masyarakat tidak dipaksakan untuk bertumpu
pada satu makanan pokok saja (dalam hal ini padi/nasi), pilihan diversifikasi
di Indonesia yang paling mungkin adalah sagu, gandum dan jagung (khususnya
Indonesia timur).
Jadi
diversifikasi adalah bagian dari program swasembada pangan yang memiliki arti
pengembangan pilihan/ alternatif lain makanan pokok selain padi /nasi (sebab di
Indonesia makanan pokok adalah padi/nasi). Salah satu caranya adalah dengan
sosialisasi ragam menu non pad/nasi.
Swasembada di Indonesia
Swasembada Pangan di 2014 Diprediksi
Gagal
JAKARTA–
Pemerintah harus mempertanggungjawabkan program swasembada lima komoditas
pangan di tahun 2014 yang diprediksi gagal. Kegagalan tersebut disebabkan
pemerintah dianggap tidak berpihak kepada petani.
Sekretaris
Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli
Zon mengatakan, ketidak berpihakan pemerintah menyebabkan sektor pangan
Indonesia mengalami kemunduran. “Pemerintah harus segera menentukan posisi dan
sikap untuk mengerem kemunduran sektor pangan,” ujar dia di selasela diskusi
pangan di Jakarta kemarin.
Pemerintah
melalui Kementerian Pertanian menargetkan program swasembada lima komoditas
yakni beras, jagung, kedelai, daging dan gula pada 2014. Namun, kelima sektor
tersebut diyakini tidak berkembang dan sebaliknya justru malah karena impor
semakin terbuka. “Jangankan swasembada, yang ada impor malah makin banyak. Ini
sebetulnya program, janji, atau kampanye? Pemerintah harus
mempertanggungjawabkan kepada rakyat,” tandasnya.
Tidak
adanya kebijakan ketahanan pangan nasional yang terintegrasi dan kacaunya koordinasi
antarkementerian/lembaga terkait menyebabkan pangan nasional karut marut. Di
sisi lain, data produksi pangan yang simpang siur bisa menyebabkan kesalahan
dalam perhitungan antara produksi dan kebutuhan pangan.
Padahal,
selama ini keputusan impor pangan juga didasarkan selisih antara ketersediaan
dan kebutuhan di dalam negeri. “Artinya, bilamana kurang ya tinggal impor.
Kebijakan yang terlalu menyederhanakan persoalan ini tidak akan membangun
ketahanan dan kemandirian pangan,” tegasnya.
Anggota
Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi menilai, program swasembada pangan hanya target
politik semata. Dia juga pesimistia swasembada pangan 2014 bisa terwujud. Salah
satu penyebabnya adalah politik anggaran pemerintah yang tidak memihak sektor
pertanian. Hal ini tercermin dari minimnya alokasi anggaran Kementerian
Pertanian (Kementan).
Menurutnya,
Kementan tidak masuk dalam 10 prioritas yang mendapat anggaran besar. Tahun
2014 anggaran Kementan bahkan dipangkas menjadi Rp15,5 triliun dari sebelumnya
Rp16,5 triliun atau berkurang hampir Rp1 triliun. “Anggaran Kementan hanya 1,5%
dari dana APBN,” sebutnya. inda susanti
2014 : Swasembada Pangan Terancam
Gagal
12.
February, 2014 by Admin POULTRY
Tahun
2014 merupakan tahun terakhir pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan
Presiden SBY. Sasaran swasembada beberapa komoditas pangan seperti beras,
jagung, kedelai, gula, dan daging sapi, yang telah direncanakan lima tahun lalu
ditargetkan tercapai pada tahun ini.
Swasembada
pangan diartikan sebagai kondisi di mana produksi pangan dalam negeri mampu
memenuhi kebutuhan sampai minimal 90% ditambah pangan impor sebagai penunjang
maksimal 10%. Atas dasar pengertian tersebut, banyak pihak pesimistis
pemerintah akan mampu mencapai swasembada pangan tahun 2014, mengingat saat ini
ketergantungan Indonesia pada pangan impor masih jauh di atas 10%, seperti gandum 100%, kedelai 78%,
susu 72%, gula 54%, dan daging sapi 18% (Khudori, 2013). Jika pemerintah gagal
mencapai swasembada pangan tahun 2014, maka ini merupakan pengulangan kegagalan
program swasembada pangan selama era reformasi, seperti Gema Palagung (Gerakan
Mandiri Padi, Kedelai, dan Jagung) 2001,
dan Swasembada Daging Sapi 2005, 2010, dan 2014.
Ada
beberapa alasan mengapa target swasembada pangan 2014 diyakini terancam gagal
lagi. Pertama, daya dukung lahan pertanian semakin menyempit. Pada periode
1992-2002 laju tahunan koversi lahan baru 110.000 ha, melonjak menjadi 145.000
ha per tahun pada periode 2002-2006 (Kompas, 24/5/2011). Dengan demikian,
selama 15 tahun laju penyusutan lahan pertanian mencapai 1,935 juta ha atau
120.000 ha per tahun. Konversi lahan pertanian tersebut dua kali lebih luas
daripada target pencetakan sawah baru sekitar 60.000 ha per tahun. Sementara di
Jawa, laju konversi lahan bahkan mencapai 200.000 ha per tahun pada periode
2007-2010. Padahal, meskipun luasnya hanya 6% dari luas Indonesia, Jawa
menyumbang antara 50-70% produksi berbagai komoditas pangan nasional. Dengan
rata-rata konversi lahan sebesar 120.000 ha per tahun, maka lahan pertanian Indonesia
seluas 7,75 juta ha akan habis dalam 65 tahun mendatang.
Kedua,
anggaran pembangunan pertanian semakin sedikit. Dalam RAPBN 2014 alokasi
anggaran untuk Kementerian Pertanian hanya 2,5%. Dari total pagu anggaran
Kementan 2014 sebesar Rp 15,47 triliun, sekitar Rp 8,238 triliun akan
dimanfaatkan untuk mencapai swasembada pangan. Kementan akan mengalokasikan Rp
4,54 triliun untuk mendukung pencapaian surplus 10 juta ton beras, kemudian Rp
398,2 miliar untuk swasembada berkelanjutan jagung, Rp 874,6 miliar swasembada
kedelai, Rp 980,6 miliar swasembada gula, dan Rp 1,49 triliun untuk swasembada
daging (Jawa Pos, 16/12/2013). Anggaran tersebut jauh lebih rendah dibandingkan
anggaran pembangunan pertanian pada era Orde Baru. Keberhasilan Orde Baru
mencapai swasembada pangan pada 1989 adalah berkat keseriusan menggarap sektor
pertanian dengan anggaran hingga 17% dari APBN. Tanpa dukungan anggaran yang
memadai, swasembada pangan hanya akan menjadi slogan dan cita-cita belaka. Dr.
Ir. Sutawi, M.P.
Kesimpulan
Keberhasilan
swasembada dapat tercapai jika daya dukung lahan pertanian luas dan anggaran dan
pembangunan pertanian semakin besar. Selain itu tingkat produksi yang tinggi
juga menjadi salah satu keberhasilan dari swasembada. Pengamanan produksi, dan
pemberdayaan kelembagaan pertanian serta dukungan pembiayaan usaha tani juga
dapat membuat swasembada pangan dapat berhasil.
Sumber :
Perekonomian Indonesia
·
Pelaku
- pelaku ekonomi secara makro terdiri dari :
1. Rumah Tangga Keluarga
(RTK)
2. Perusahaan
3. Pemerintah
4. Luar Negeri
1.
Rumah Tangga Keluarga
(RTK)
Merupakan pelaku
ekonomi yang terdiri atas ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya. Rumah
tangga keluarga termasuk kelompok pelaku ekonomi yang cakupan wilayahnya paling
kecil. Rumah tangga keluarga adalah pemilik berbagai faktor produksi.
Faktor-faktor produksi yang terdapat pada rumah tangga keluarga antara lain
tenaga kerja, tenaga usahawan, barang-barang modal, kekayaan alam, dan harta
tetap (seperti tanah dan bangunan).
2.
Perusahaan
Perusahaan adalah
organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan
untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.
Kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga perusahaan meliputi kegiatan
konsumsi, produksi, dan distribusi.
3.
Pemerintah
Pemerintah adalah
badan-badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Seperti
halnya rumah tangga keluarga dan perusahaan, pemerintah juga sebagai pelaku
ekonomi yang melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi.
4.
Luar Negeri
Masyarakat luar negeri
juga termasuk pelaku ekonomi yang penting bagi perekonomian, karena berhubungan
dengan transaksi luar negeri. Transaksi luar negeri tidak hanya berupa transaksi
perdagangan, namun juga berhubungan dengan penanaman modal asing, tukar menukar
tenaga kerja, serta pemberian pinjaman.
Sistem Perekonomian
Sistem Perekonomian
Sistem perekonomian adalah
sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya
baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar
antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana
cara sistem itu mengatur faktor produksinya.
Macam-macam sistem perekonomian, meliputi :
·
Sistem perekonomian
terencana
Ada dua bentuk utama
perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme. Sebagai wujud pemikiran Karl
Marx, komunisme adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan
menggunakan seluruh faktor produksi. Namun, lanjutnya, kepemilikan pemerintah
atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara; Ketika perekonomian
masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas
faktor-faktor produksi itu kepada para buruh.
·
Sistem perekonomian
tradisional
Pada kehidupan
masyarakat tradisional berkembang suatu sistem ekonomi tradisional. Dengan
tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan bergantung pada sumber daya
alam. masyarakat juga memproduksi barang pemenuh kebutuhan yang di produksi
hanya untuk kebutuhan tiap-tiap rumah tangga. dengan demikian rumah tangga
dapat bertindak sebagai konsumen, produsen, dan keduannya.
·
Sistem perekonomian
pasar
Perekonomian pasar
bergantung pada kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah lingkungan
di mana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka
inginkan (dalam batas-batas tertentu). Sebagai akibatnya, barang yang
diproduksi dan harga yang berlaku ditentukan oleh mekanisme
penawaran-permintaan.
·
Sistem perekonomian
pasar campuran
Perekonomian pasar
campuran atau mixed market economies adalah gabungan antara sistem perekonomian
pasar dan terencana. Menurut Griffin, tidak ada satu negara pun di dunia ini
yang benar-benar melaksanakan perekonomian pasar atau pun terencana, bahkan
negara seperti Amerika Serikat. Meskipun dikenal sangat bebas, pemerintah
Amerika Serikat tetap mengeluarkan beberapa peraturan yang membatasi kegiatan
ekonomi.
Sistem
Perekonomian Indonesia
Adapun sistem perekonomian Indonesia sebagai
berikut :
·
Sistem Ekonomi
Demokrasi
Sistem ekonomi
demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang
merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan
kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah
pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah
dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam
usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam
merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan
demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan
masyarakat.
·
Sistem Ekonomi
Kerakyatan
Pemerintah bertekad
melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang
Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian
Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini berlaku sejak
tahun 1998. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakatlah yang memegang aktif
dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah yang menciptakan iklim yang bagus
bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.
Sumber :
Langganan:
Postingan (Atom)
